Link Terkait
Tingkatkan PAD, Pemko Tanjungpinang Terapkan Parkir Berkarcis
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang terus menggesa peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Mulai hari ini, parkir di Kota Tanjungpinang menggunakan sistem karcis.

Penerapan retribusi parkiran dengan sistem karcis tersebut, secara resmi di launching oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, ditandai pemakai baju rompi dan tanda pengenal kepada juru parkir, di Jalan Merdeka Pasar Tanjungpinang, Rabu (16/03).

Pada kesempatan itu Lis menyampaikan, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran. Diharapkan akan berpengaruh pada penghasilan juru parkir dan PAD.

“Aturan ini kita lakukan untuk menciptakan rasa aman, tertib, teratur dan indah di Kota Tanjungpinang dan aturan tersebut selama ini di nanti oleh masyarakat,” kata Lis.

Selain itu, dia juga menghimbau kepada masyarakat, agar meminta karcis parkir sebagai bukti sah transaksi parkir di Kota Tanjungpinang.

“Apabila warga tidak menerima karcis dari juru parkir, maka otomatis tidak perlu membayar retribusi parkir tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, Wan Samsi menjelaskan, juru parkir yang akan bertugas dibeberapa titik di wilayah Kota Tanjungpinang sebanyak 120 orang.

“Untuk di wilayah kota lama 75 orang, wilayah tengah 24 orang dan wilayah timur 21 orang, dengan jumlah lokasi jalan 45 lokasi,” jelasnya.

Dikatakan Wan Samsi, sebelum penerapan Perda No. 4 tahun 2016, pihaknya telah mengadakan sosialisasi melalui media massa, radio, baleho, spanduk, maupun door to door. Serta menyebarkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah, instansi vertikal, maupun pemilik toko dan bangunan.

“Dengan penetapan Perda ini, diharapkan dapat menjamin kelancaran lalu lintas, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, serta peningkatan PAD,” harap Wan Samsi.

Jika terjadi pelanggaran, kata Wan Samsi, Dishubkominfo dan stakeholder terkait diberikan kewenangan untuk melakukan penggembokan dan penderekan dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Rp. 500.000 untuk kendaraan roda empat, Rp. 200.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp. 50.000 untuk kendaraan tidak bermotor.

“Perubahan perlu dilakukan dengan tegas, karena ini semata- mata bukan tujuan utama kita, akan tetapi yang ingin diwujudkan adalah kesadaran, kepatuhan dan tertib perparkiran di wilayah Kota Tanjungpinang,” pungkasnya.

-Sumber-
19 Apr 2016 >> Angkutan Darat
Cari Berita


Cuaca
Pengunjung
  • Hari ini : 9
  • Bulan ini : 272
  • Keseluruhan : 16255
Kalender


Poling
Apakah anda puas terhadap informasi yang disajikan dalam website ini ?






DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG.
Copyright © 2012 Pusat Data dan Informasi Sekretariat
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
Jl. KIJANG LAMA No.85. Kel. MELAYU KOTA PIRING, Kec. TANJUNGPINANG TIMUR - TANJUNGPINANG 29123 - K E P U L A U A N R I A U
Telp. (0771) 311773. Email: admin@dishub.tanjungpinangkota.go.id
Copyright © 2012-2017 Pusat Data dan Informasi Sekretariat